Undang-Undang Baru di Singapura Wajibkan Perusahaan Crypto Punya Lisensi
Jelajahcoin.com – Undang-undang pembayaran baru Singapura telah berlaku hari ini dan mewajibkan semua bisnis crypto yang beroperasi di negara tersebut untuk terdaftar dan memiliki lisensi.
UU Layanan Pembayaran pertama kali disahkan pada Januari 2019 dan sekarang diberlakukan. Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan Selasa.
Ini memberi otoritas pengawas formal wewenang atas perusahaan pembayaran, termasuk crypto.
Undang-undang ini mencakup “layanan token pembayaran digital” – secara efektif semua perusahaan dan pertukaran crypto di negara ini.
Ini berarti mereka harus mematuhi persyaratan anti pencucian uang (AML) dan kontra pendanaan terorisme (CFT).
MAS percaya cryptocurrency membawa risiko pencucian uang “signifikan” karena sifat transaksi mereka yang anonim dan tanpa batas. Oleh karena itu, semua bisnis crypto harus memiliki lisensi untuk beroperasi di negara ini.
Tiga kelas Lisensi singapura
Namun, undang-undang tersebut tidak mengenakan persyaratan lisensi yang seragam. Ini mengadopsi kerangka kerja lisensi berbasis aktivitas untuk berbagai jenis kegiatan perusahaan melakukan dan risiko yang ditimbulkannya.
Ada tiga kelas lisensi – lisensi penukaran uang, lembaga pembayaran standar, dan lembaga pembayaran utama, sesuai undang-undang.
“Setiap penyedia layanan hanya perlu memiliki satu dari tiga lisensi.” Asisten direktur pelaksana di MAS, Loo Siew Yee mengatakan:
“Struktur peraturan berbasis aktivitas dan berfokus pada risiko memungkinkan aturan diterapkan secara proporsional dan kuat untuk mengubah model bisnis. UU PS akan memfasilitasi pertumbuhan dan inovasi sambil mengurangi risiko dan menumbuhkan kepercayaan pada lanskap pembayaran kami.”
Pertukaran crypto yang berkantor pusat di Singapura Zipmex adalah salah satu perusahaan yang berencana untuk mengajukan lisensi.
Regulasi membawa “legitimasi dan kredibilitas” ke aset digital, Marcus Lim, CEO Zipmex, mengatakan kepada The Block.
Penyedia crypto exchange yang berbasis di Liquid dan penyedia bitcoin dompet Luno, yang sudah beroperasi di Singapura, juga dilaporkan berencana untuk mengajukan lisensi.
Singapura kini telah menjadi salah satu dari sedikit wilayah yang memiliki kejelasan peraturan untuk bisnis crypto. Jepang telah mengatur sektor crypto sejak 2017 melalui UU Layanan Pembayaran.
Awal bulan ini, kawasan Uni Eropa juga memberlakukan Arahan Anti Pencucian Uang Kelima (AMLD5).
Namun, arahan telah menyebabkan beberapa penutupan bisnis crypto dan beberapa telah memindahkan operasi mereka keluar dari UE.
Sedangkan untuk Singapura, MAS percaya bahwa undang-undang barunya akan memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan pembayaran elektronik.